Breaking

Mahfud MD: Tak Ada Kecurangan di KPU

Mahfud MD: Tak Ada Kecurangan di KPU
Perdebatan salah input data entry di Situng tak kunjung selesai sampai sekarang, Mahfud MD mengantongi bukti 101 kesalahan soal data entry real count Pilpres di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Indonesia (KPU).
sementara kubu pasangan 01 dan 02 sama-sama mengklaim menjadi korban kecurangan.

Mahfud mengaku, menyambangi KPU untuk memastikan tak ada kecurangan yang dilakukan KPU. Tuduhan KPU berbuat curang menjadi narasi yang banyak muncul di publik belakangan ini.

"Kami datang ke sini karena risih juga merasa terganggu dengan perkembangan terakhir di mana ada tudingan-tudingan dan dugaan yaitu terjadi kecuangan yang bersifat terstruktur di KPU," kata Mahfud

Menurut Mahfud MD, meski terjadi beberapa kesalahan entry data scan formulir C1 ke Situng KPU RI, tetapi hal itu bukan berarti KPU berbuat curang. Apalagi, kesalahan entry data tak seberapa jumlahnya jika dibandingkan jumlah keseluruhan TPS.

"Dari situ menjadi sangat enggak mungkin kalau ada rekayasa terstruktur. Kalau emang terstruktur artinya berpersen-persen (kesalahan entry-nya), ini cuma satu per dua ribu lima ratus," ujar Mahfud MD.
Buktikan Kecurangan, Bukan Sekedar Klaim

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merasa dicurangi. Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said bahkan mendorong masyarakat sipil untuk membentuk tim independen pencari fakta kecurangan pada Pemilu 2019. Pasalnya, Sudirman mengaku, pihak BPN telah menerima banyak laporan dugaaan kecurangan yang terjadi.

"Kita dorong supaya masyarakat sipil mengonsolidasikan itu (tim independen pencari fakta kecurangan), karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ujar Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan meminta kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuktikan tudingan kecurangan pemilu yang mereka lemparkan. Setiap tudingan kecurangan, kata Wahyu, harus disertai dengan pembuktian dan bukan sekedar klaim sepihak.

"Menurut saya, semuanya juga harus dibuktikan dan harus dilaporkan melalui mekanisme hukum yang ada. Tidak bisa kemudian dugaan kecurangan itu hanya klaim sepihak," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Pembuktian tudingan kecurangan bisa dilakikan melalui mekanisme hukum. Ia menyarankan kedua kubu untuk melaporkan tuduhan-tuduhan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Harus dibuktikan lewat mekanisme hukum yang berlaku, jadi laporkan kepada Bawaslu," ujarnya.

Ditemui secara terpisah, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta seluruh pihak yang menemukan dugaan pelanggaran untuk melapor. Prosedur ini dilakukan untuk membuktikan adanya tudingan-tudingan. Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

No comments:

Powered by Blogger.