Breaking

Mendagri Bantah Dana Desa Dipakai untuk Beri Gelar ke Jokowi

Mendagri Bantah Dana Desa Dipakai untuk Beri Gelar ke Jokowi
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan acara silaturahmi kepala desa yang undangannya viral di media sosial adalah program dari asosiasi kepala desa. Salah satu agenda di acara itu disebut-sebut adalah pemberian gelar 'Bapak Pembangunan Desa' untuk Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan tanya saya, program mereka sendiri kok. Program asosiasi kepala desa sendiri, akan kumpul memberi apresiasi kepada Bapak Presiden. Kami hanya rekomendasikan," kata Tjahjo di Hotel Ciputra, Jl S Parman, Jakarta Barat, Rabu (20/3/2019).

Tjahjo menegaskan tidak ada pemakaian dana desa untuk acara silaturahmi kepala desa itu. Menurutnya, kehadiran Jokowi dalam acara itu juga belum pasti.

"Enggak itu (anggaran dari dana desa). Seandainya jadi, itu gotong royong. Ini kan masih dilihat jadwal Pak Jokowi juga karena beliau kan padat tugas kenegaraan di samping akhir bulan juga tugas kampanye terbuka," ucapnya.

Di media sosial, salah satu orang yang mencuit soal undangan ini adalah politikus Partai Demokrat Andi Arief. Dia menyebut acara ini akan memberi gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi serta setiap kepala desa mengambil uang dana desa sebesar Rp 3 juta.

Dia lalu kembali mencuit untuk meminta acara itu dibatalkan. Andi Arief menganggap acara itu sebenarnya untuk mobilisasi kepala desa dan menghina orde reformasi. Apa kata Tjahjo?

"Itu hak Pak Andi Arief, dia teman saya, sahabat saya, kalau tidak begitu ya bukan Pak Andi Arief. Dia seorang yang kritis, oke saya akui, tapi dalam konteks ini beliau perlu data yang lengkap. Bahwa itu bukan program pemerintah, bukan program Kemendagri. Itu program aspirasi murni asosiasi. Kan boleh namanya asosiasi buruh, asasi perangkat desa ya ada, asosiasi kecamatan juga ada, asosiasi bupati dan wali kota juga ada, asosiasi DPRD juga ada," paparnya.

Soal tuduhan kampanye terselubung, Tjahjo menegaskan bahwa ASN tetap harus netral tetapi wajar memberi apresiasi. Sementara soal anggapan menghina orde reformasi, dia menyatakan hal itu tidak berkaitan.

"Sebagai ASN dia netral, kepala desa sekarang ini sedang menikmati program Pak Jokowi secara luas, setiap pemerintahan ada program desa, tapi zaman Pak Jokowi program meningkat lebih besar untuk mempercepat program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Wajar dong kalau ada apresiasi. Wajar, itu saja intinya," ucap Tjahjo.

"(Soal disebut menghina reformasi) Tanya orang yang merasa terhina saja, ini nggak ada kaitannya dengan itu," pungkasnya.

No comments:

Powered by Blogger.