Breaking

Tinggal Satu Langkah Lagi Untuk Terbitkan Peraturan Pemerintah Soal E-Commerce

Tinggal Satu Langkah Lagi Untuk Terbitkan Peraturan Pemerintah Soal E-Commerce
Peraturan Pemerintah (PP) terkait jual beli secara online (e-commerce) ditargetkan terbit pada akhir tahun ini. Saat ini, PP tersebut hanya tinggal menunggu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahja Widjayanti mengatakan, sebenarnya rancangan dari PP tersebut telah selesai diharmonisasi. Namun masih ada yang perlu kembali dibahas sehingga belum diterbitkan.

"Kemarin kita sudah harmonisasikan, sudah mau di tanda tangan, tetapi ada pembahasan jadi balik lagi. Jadi sudah di paraf oleh para menteri. Sekarang dikirim ke Setneg lagi. (Tinggal ditanda tangan Presiden) Seharusnya. Tapi ini masih butuh proses administrasi yang terkadang lama, harus diperiksa lagi satu-satu, supaya ketika ini sudah ditetapkan tidak bisa diimplementasikan," ujar dia di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Tjahja menyatakan, isi dari PP ini nantinya masih tetap sama dengan apa yang selama ini diperbincangkan. Namun menurut dia yang paling penting yaitu bagaimana PP ini melindungi kepentingan konsumen.

‎"Tujuan dari RPP ini adalah perlindungan terhadap konsumen, itu intinya. Jadi diatur siapa pemainnya, pelakunya, proses transaksi, sampai kepada barangnya harus bagaimana, standarnya bagaimana. (Wajib SNI) Iya. Jadi kalau di offline diterapkan standar, di online juga harus ditetapkan standar juga. Jadi tidak ada spesial treatment," jelas dia.

Tjahja berharap RPP ini segera ditandatangani dan berlaku pada akhir tahun ini. Dengan demikian, Indonesia memiliki aturan yang baku terkait perdagangan secara online.

"Awal tahun ini saya berharap Maret sudah ditandatangani, tetapi ternyata belum. Jadi saya tidak berani berharap. Mudah-mudahan tahun ini," tandas dia.

No comments:

Powered by Blogger.