Breaking

Jokowi : "Kita Tidak Menjual Aset Negara"



Rencana Presiden Jokowi untuk memangkas jumlah anak, cucu dan cicit perusahaan milik BUMN benar-benar dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk menyerang pemerintah. Padahal rencana tersebut bertujuan agar BUMN lebih efesien.
Selama ini BUMN hanya jadi tempat penggemukan dan sapi perah saja. Daripada jadi beban, lebih baik di hilangkan dengan cara di jual kepada swasta yang fokus di bidang itu. Negara akan dapat pemasukan. Kalo BUMN ramping, mereka jadi lebih lincah bergerak.
Menanggapi keinginan Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno sepakat terhadap hal itu. Menurutnya, hal ini sudah lama menjadi perhatiannya, bahkan sejak pertama kali didapuk menjadi Menteri BUMN oleh Jokowi. Rini menjelaskan, terciptanya jumlah anak cucu BUMN hingga sebanyak itu lantaran situasi di berbagai lokasi proyek BUMN yang memaksa didirikan perusahaan-perusahaan sejenis, contohnya Rumah Sakit dan Hotel.
"Ternyata kita punya 70 rumah sakit. Yang perusahaan-perusahaan punya sendiri. Contohnya Semen Padang, mereka buat rumah sakit di lokasi, Antam buat juga di Halmahera, dan akhirnya banyak Rumah Sakit di mana-mana. Makanya kita standarisasi kualitasnya jadi Rumah Sakit BUMN," jelasnya.
Lebih detail dijelaskan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, tujuan dari penggabungan adalah agar menyehatkan anggaran pemerintah dan membuka peluang pada swasta.
"Esensinya bukan urusan merger BUMN, esensinya itu supaya anggaran pemerintah, anggaran untuk membangun infrastruktur macam-macam itu diberikan peluang yang lebih besar kepada swasta," kata Darmin di Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Sejauh ini, lanjut Darmin, proyek yang dikerjakan oleh badan usaha milik negara terlalu banyak. Dalam hal ini, maka swasta tidak terlalu mendapatkan ruang. Artinya, proyek yang dikerjakan oleh perusahaan plat merah dan swasta itu masih timpang. "Kan semuanya terlalu banyak dikerjakan BUMN, maupun anak cucunya, jadi bukan urusan merger," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi bercerita bahwa dalam rapat paripurna bersama seluruh menteri Kabinet Kerja sudah disampaikan, jumlah BUMN beserta anak usahanya telalu banyak. Jumlahnya, BUMN mencapai 118, anak usaha hingga cicit mencapai 800 perusahaan.
"Tapi yang buat anak dan cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa baru ngomong sekarang, jangan-jangan ada yang mau main politik. Saya perintahkan sudahlah 800 itu di merger atau dijual, ngapain BUMN urus katering dan urus baju," ujarnya dalam penutupan Rakornas Kadin 2017, di Ritz Charlton Mega Kuningan.

No comments:

Powered by Blogger.