Breaking

Jawaban Cerdas Sri Mulyani Mengenai Hutang Indonesia



Menanggapi soal utang Indonesia yang disebut Rp 9.000 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari total utang yang digabung tersebut sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas.

“Jadi yang kita bahas itu masalah apa sih? Kalau saya mau tanya ya, artinya di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitas kan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, utang korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Dia bilang, jika berbicara mengenai total utang Indonesia yang hampir Rp 9.000 triliun, maka harus dilihat dari sisi perbandingannya yang tepat.

“Kalau bicara sekarang PDB mencapai hampir Rp 15.000 triliun berarti bisa dilihat rasionya Rp 9.000 triliun terhadap Rp 15.000 triliun kan seperti itu, Jadi kalau bandingkan apel dengan apel, karena sering kan ngomongin Rp 9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN,” ungkap dia.

Untuk tugas Kementerian Keuangan adalah mengelola utang pemerintah yang per Mei 2018 mencapai Rp 4.169,09 triliun. Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia angka tersebut masih aman lantaran rasionya di bawah 29% terhadap PDB.
“Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap rumah tangga,” jelas dia.

“Oleh karena itu, yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik,” sambung dia.

“Kalau tadi disampaikan pandangan Moody’s mereka katakan kita peringkat ketiga. Tapi kalau dibandingkan dengan dua ranking di atasnya yaitu Malaysia dan India, Indonesia kan 54% jauh lebih rendah,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Berdasarkan data Moody’s Investors Service, posisi external vulnerability index atau indeks kerentanan eksternal Indonesia sebesar 51%. Posisi pertama ada India dengan 74%.
“Kalau kita bandingkan yang disebut ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri dari sisi pembeli SUN kita, sudah kami sampaikan di sekitar 37%. Kalau mau interpretasi yang disebut positif, kita dipercaya karena demand-nya tinggi, ada yang mau membeli. Kalau dari sisi negatif, kalau dia nggak percaya Indonesia dia bisa pergi,” jelas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani pemerintah terus mengelola utang sesuai dengan aturan perundang-undangan, indikator pengelolaan keuangan. Mengutip Moody’s Investors Service, Senin (25/6/2018), lembaga rating ini memang mengeluarkan riset untuk menentukan rating Indonesia.

Di dalamnya mencatat posisi external vulnerability index atau indeks kerentanan eksternal Indonesia sebesar 51%. Indeks tersebut mengkalkulasi dari jumlah utang luar negeri (ULN) jangka pendek, utang jangka panjang jatuh tempo, dan total pemegang deposito non penduduk selama satu tahun dan kemudian dibagi dengan cadangan devisa.

Data itu merupakan proyeksi untuk 2018. Bloomberg pun mencatat, Indonesia di posisi kedua sebagai negara dengan tingkat kerentanan paling tinggi di Asia. Posisi pertama ada India dengan 74%.
Meski begitu Moody’s Investors Service telah menaikkan rating Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2. Prospek pun diubah dari positif menjadi stabil.

Posisi utang pemerintah per Mei 2018 Rp 4.169,09 triliun. Angka ini turun Rp 11,52 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 4.180,61 triliun.
Menurunnya jumlah utang karena keberhasilan pemerintah mengelola utang dari tahun ke tahun. Hal itu tercermin dari pembiayaan utang per Mei yang lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi realisasi APBN 2018, defisit anggaran yang tercatat Rp 94,4 triliun per Mei tahun ini. Angka ini pun menjadi yang terendah sejak 2016. Dengan begitu keseimbangan primer pun tercatat surplus Rp 18,1 triliun.
Keseimbangan primer menjadi tanda bahwa pengelolaan APBN semakin lebih baik dan kredibel. Keseimbangan primer adalah selisih antara penerimaan negara dikurangi belanja yang tidak termasuk utang. Jika nilainya masih defisit, maka pemerintah harus berutang lagi untuk membayar utang jatuh tempo.

“Artinya APBN kita jauh lebih sehat dan kuat, ini tren keuangan negara secara prudent,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
“Jadi kalau kita lihat pembiayaan anggaran trennya membaik, itu kemudian digunakan. Itu dari sisi tanggung jawab membuat negara ini menjadi lebih baik,” tutup Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintahper Mei 2018 turun Rp 11,52 triliun menjadi Rp 4.169,09 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 4.180,61 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berkomitmen akan terus mengelola utang sesuai dengan rambu-rambu aturan yang berlaku.
“Utang per Mei Rp 4.169 triliun,” kata Sri Mulyani saat konfrensi pers APBN 2018 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Berdasarkan dengan UU, kata Sri Mulyani, total nominal utang pemerintah pun masih jauh dari batas yang ditetapkan. Di mana, batas yang diatur maksimal 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Dibanding seluruh PDB tetap di bawah 29% kan sekitar itu,” ungkap dia.

Total utang pemerintah per Mei 2018 sebesar Rp 4.169,09 triliun berasal dari pinjaman yang nilainya Rp 767,82 triliun. Dalam pinjaman terdapat yang sifatnya bilateral Rp 322,01 triliun, multilateral Rp 397,80 triliun, komersial Rp 41,38 triliun, dan suppliers sebesar Rp 1,22 triliun. Lalu ada juga yang berasal dari pinjaman dalam negeri yang sebesar 5,40 triliun.

Selanjutnya utang yang berasal dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.401,77 triliun, yang terdiri dari SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.408,40 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 766,63 triliun.
Sementara Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika membuat jawaban atas tudingan Prabowo “Yang utang pemerintah kan sekitar Rp 4.000 triliun. Saya jelaskan itu terkelola baik. Saya jelaskan, akibat pengelolaan utang yang bagus itu kan, ini perlu saya sampaikan, fix rating bulan Desember menaikkan rating kita menjadi BBB. Kemudian Moody’s pada April 2018 menjadi BAA2. Kemudian SP pada Mei menjadi BBB minus. Itu semua menunjukkan pengelolaan ekonomi kita makin bagus,” jelas Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika saat dimintai konfirmasi, Senin (25/6/2018).

Tadi Pak Prabowo mengambil data dari Moody’s. Itu bulan April 2018 menaikkan rating kita yang BAA2 itu. Saya harap, kalau membaca data, utuh, jangan satu sisi dan salah baca,” kata Erani.

Erani menjelaskan soal utang Rp 3.850 triliun milik lembaga keuangan negara yang disebut Prabowo. Dia membenarkan angka tersebut utang, namun utang tersebut bersifat operasi koorporasi.
“Itu Rp 3.800 triliun itu dana publik, orang yang menabung itu. Betul itu utang. Tapi dalam akuntansi, karena itu jasa perbankan, utang tadi diberikan ke orang yang membutuhkan uang, disebut kredit. Itu yang mendapatkan bunga. Seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, itu kan setiap tahun dapat laba yang gede. Jadi kuncinya itu operasi koorporasi. Namanya bank mengumpulkan uang dari masyarakat,” urai Erani.

No comments:

Powered by Blogger.